Pesisir Barat – Warga di Pekon Kampung Jawa, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, mendesak pemerintah daerah segera membenahi carut marut pengelolaan Pantai Wisata Labuhan Jukung Krui. Desakan ini muncul seiring maraknya dugaan pungutan liar yang terjadi di kawasan wisata tersebut dan memicu kemarahan masyarakat setempat.
Masyarakat menilai praktik pungli yang terjadi telah mencoreng citra pariwisata Pesisir Barat. Warga bahkan mengecam akan mengambil alih pengelolaan Pantai Labuhan Jukung jika tidak ada langkah perbaikan yang konkret dari pihak terkait.
Polemik pengelolaan pantai yang berada di Pekon Kampung Jawa itu semakin mencuat setelah keluhan wisatawan viral di media sosial. Tidak hanya wisatawan, masyarakat lokal juga menuntut adanya transparansi dalam pengelolaan salah satu destinasi unggulan di Negeri Sai Batin dan Ulama tersebut.
Tokoh masyarakat setempat, Muhammad Riswanto, mengaku geram atas kabar buruk yang terus beredar terkait dugaan pungli yang dinilai terjadi secara masif. Alih-alih memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat lokal, kondisi saat ini justru memunculkan berbagai keluhan dari wisatawan mengenai buruknya pengelolaan pantai.
Ia juga mengungkapkan bahwa selama ini masyarakat Pekon Kampung Jawa tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan Pantai Labuhan Jukung. Baik dalam hal penyediaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan asli desa, maupun bantuan sosial bagi masyarakat.
“Ini tata kelolanya gak jelas, berapa setoran, berapa pendapatan untuk pemerintah daerah itu, apalagi boro-boro untuk pekon kami, yang mau mensejahterakan masyarakat pekon ini ga ada. Jadi kalau berbicara keuntungan dari pariwisata labuhan jukung, khususnya kepada masyarakat Pekon Kampung Jawa ini ga ada untungnya, ga ada manfaatnya sama sekali,” tegasnya, saat diwawancarai Selasa (28/04).
Padahal, menurutnya, pemerintah daerah seharusnya melibatkan masyarakat lokal sebagai bentuk kontribusi terhadap warga yang tinggal di wilayah tersebut. Namun kenyataannya, kawasan wisata yang seharusnya menjadi kebanggaan justru dinilai menjadi ladang keuntungan bagi oknum pengelola.
Riswanto menegaskan, apabila ke depan tidak ada perbaikan yang dilakukan pemerintah daerah, maka masyarakat Kampung Jawa akan mengambil alih pengelolaan Pantai Labuhan Jukung sebagai bentuk protes terhadap kondisi yang dinilai memalukan tersebut.
“Kami selaku masyarakat Kampung Jawa ini mungkin akan mengambil sikap, kok kami di pekon kami sendiri kami menjadi penonton, terlebih terhadap carut marutnya pengelolaan Pantai Labuhan Jukung. Dalam hal ini jika terus terjadi carut marut ini, sesuai otonomi daerah kami akan rebut Labuhan Jukung ini, kami yang akan kelola,” ucapnya.
Ia menambahkan, sebelum terbentuknya Kabupaten Pesisir Barat, masyarakat setempat telah bekerja keras selama puluhan tahun membangun kawasan Pantai Labuhan Jukung hingga dikenal luas sebagai destinasi wisata unggulan di Krui. Namun setelah pengelolaan diambil alih dan diserahkan kepada pihak ketiga, masyarakat kini merasa tidak lagi mendapatkan manfaat, bahkan hanya menjadi penonton di tengah carut marut pengelolaan pantai tersebut. (Wawe)
