JAKARTA – Persatuan Mahasiswa Lampung Jakarta (PERMALA) melontarkan kritik keras terhadap penanganan dugaan korupsi rekrutmen tenaga honorer di Kota Metro yang dinilai berjalan lamban dan belum menunjukkan perkembangan signifikan. Melalui pernyataan sikap resminya, PERMALA mendesak Mabes Polri turun tangan mengambil alih penanganan perkara tersebut.
Kasus yang menjadi sorotan publik itu disebut terjadi saat Welly Adiwantra menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Metro. Saat ini, Welly diketahui menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
PERMALA menilai dugaan praktik korupsi dalam proses perekrutan tenaga honorer tersebut menjadi tamparan serius bagi integritas birokrasi di Lampung. Rekrutmen aparatur yang seharusnya mengedepankan prinsip meritokrasi dan keadilan justru diduga dimanfaatkan untuk praktik yang mencederai kepercayaan masyarakat.
“Ketika proses perekrutan aparatur diduga dipenuhi praktik menyimpang, maka yang dirugikan bukan hanya peserta, tetapi juga masa depan tata kelola pemerintahan yang bersih,” tegas PERMALA dalam keterangannya di Jakarta.
Selain menyoroti substansi perkara, organisasi mahasiswa asal Lampung itu juga mengkritik kinerja aparat penegak hukum di daerah. Mereka menilai hingga kini belum terlihat langkah tegas dan transparan yang mampu menjawab keresahan masyarakat terkait penanganan kasus tersebut.
PERMALA bahkan menilai lambannya proses hukum berpotensi memunculkan dugaan adanya pembiaran, konflik kepentingan, hingga intervensi politik dalam proses penegakan hukum. Karena itu, mereka meminta evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Polda Lampung.
Dalam pernyataan resminya, PERMALA menyampaikan empat tuntutan utama kepada aparat penegak hukum dan lembaga terkait.
Pertama, mendesak Mabes Polri segera mengambil alih penanganan kasus guna menjamin independensi dan profesionalitas penegakan hukum.
Kedua, mendesak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Lampung segera merampungkan audit dugaan korupsi rekrutmen tenaga honorer di Kota Metro dan menelusuri pihak-pihak yang diduga terlibat.
Ketiga, mereka meminta aparat penegak hukum bertindak cepat, terbuka, dan tanpa tebang pilih terhadap siapa pun yang terbukti terlibat dalam perkara tersebut.
Keempat, PERMALA mendesak adanya evaluasi terhadap Kapolda Lampung karena penanganan kasus dinilai lamban dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
PERMALA juga mengingatkan bahwa jika aparat penegak hukum tidak segera menunjukkan langkah konkret dan transparan, maka kecurigaan publik terkait adanya “kongkalikong” dan intervensi politik akan semakin menguat.
“Praktik korupsi adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat. Ketika hukum terlihat lamban dan tumpul ke atas, maka kepercayaan publik berada di titik krisis,” tulis PERMALA dalam pernyataan sikapnya.
Menutup keterangannya, PERMALA menegaskan tidak akan tinggal diam dan siap terus mengawal perkembangan kasus dugaan korupsi rekrutmen tenaga honorer tersebut hingga diusut secara terang benderang.(*)
