Pesawaran, — Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) memberikan penerangan hukum kepada aparatur pemerintahan desa di Kabupaten Pesawaran melalui program JAGA DESA (Jaksa Garda Desa), Senin (9/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Pemkab Pesawaran ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman hukum, mencegah penyalahgunaan kewenangan, serta mendorong pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Agenda ini diikuti oleh kepala perangkat daerah, camat, kepala desa, ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta bendahara desa perwakilan dari Kecamatan Gedong Tataan dan Way Lima.
Bupati Pesawaran, Hj. Nanda Indira B., S.E., M.M., menyampaikan apresiasi tinggi atas pelaksanaan program ini. Menurutnya, JAGA DESA menjadi ruang edukasi penting untuk menguatkan kapasitas aparatur agar mampu membangun desa secara bertanggung jawab tanpa mengabaikan aspek hukum.
“Melalui program JAGA DESA, Kejaksaan hadir bukan untuk menakut-nakuti. Kejaksaan hadir sebagai garda, penjaga, pembimbing, dan sahabat bagi desa agar kepala desa, BPD, dan bendahara desa dapat bekerja dengan tenang, tetapi tetap dalam koridor hukum,” ujar Bupati Nanda.
Bupati juga menitipkan tiga pesan penting kepada aparatur desa: memahami aturan sebelum bertindak dengan melibatkan seluruh unsur pemerintahan, mengoptimalkan fungsi pengawasan BPD, serta tidak ragu berkonsultasi dengan Kejaksaan, Inspektorat, Dinas PMD, maupun camat jika menghadapi ketidakpastian regulasi.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Pesawaran, Umi Kalsum, S.H., M.H., menjelaskan bahwa potensi masalah hukum di desa sering kali muncul akibat lemahnya administrasi dan kurangnya pemahaman regulasi.
Ia menegaskan bahwa program JAGA DESA mengedepankan langkah pencegahan korupsi, yang merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya aparat penegak hukum.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum Kejagung RI, Dr. Aliansyah, S.H., M.H., memaparkan materi mengenai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Ia mengingatkan aparatur desa untuk menghindari tiga bentuk penyalahgunaan wewenang: melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang.
Dr. Aliansyah juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap administrasi sebagai benteng hukum bagi para aparatur desa.
“Selama kegiatannya ada dan kita merasa benar, maka tidak perlu takut. Maka dari itu, setiap dokumentasi, berita acara, dan bukti-bukti pendukung lainnya harus taat administrasi sebagai bukti dukung,” pungkasnya. (Indra).
