LAMPUNG SELATAN –Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Lampung Selatan menggelar rapat harmonisasi, pembulatan, serta pemantapan konsepsi Rancangan Perubahan Peraturan Daerah (Ranperda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi Kementerian Keuangan serta Kementerian Dalam Negeri. Rapat berlangsung di Kantor BPPRD Kabupaten Lampung Selatan, Selasa (10/11/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Kepala BPPRD Iwan Chandra Gautama, Staf Ahli Bidang Keuangan Wahidin Amin, Asisten Administrasi Umum Edy Firnandi, Kakanwilkum Provinsi Lampung, perwakilan dinas‑dinas terkait, serta sejumlah tamu undangan.
Penyusunan Ranperda perubahan ini berfokus pada dua hal utama, yaitu penyesuaian tarif retribusi dan penambahan objek retribusi baru yang selama ini belum terakomodasi dalam peraturan daerah sebelumnya.
Kepala BPPRD Iwan Chandra Gautama menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah tidak dapat melakukan pemungutan biaya kepada masyarakat tanpa dasar hukum yang sah. Pada Perda lama terdapat beberapa objek retribusi yang belum terakomodasi, sehingga setelah diskusi bersama Kanwil Kemenkumham, objek‑objek tersebut dinyatakan layak untuk dimasukkan ke dalam naskah Ranperda.
“Ini merupakan tindak lanjut evaluasi Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri terhadap Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Ada penyesuaian tarif serta penambahan objek retribusi. Kita tidak boleh memungut biaya kepada masyarakat tanpa dasar hukum, sehingga kita diskusikan bersama Kemenkumham agar objek‑objek yang layak dapat dimasukkan ke Ranperda guna mengoptimalkan PAD untuk pembangunan Kabupaten Lampung Selatan,” ujar Iwan Chandra Gautama.
Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa seluruh langkah harmonisasi ini bertujuan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD yang meningkat nantinya akan digunakan guna mendanai berbagai program pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan, mulai dari perbaikan infrastruktur desa hingga program kesejahteraan masyarakat.
Diharapkan setelah selesainya tahap harmonisasi ini, naskah Ranperda perubahan Pajak dan Retribusi Daerah dapat segera dibahas bersama DPRD Kabupaten Lampung Selatan guna mendapatkan persetujuan sehingga peraturan daerah tersebut dapat segera diberlakukan,” tutup Iwan Chandra Gautama. (Yutia)
