Bentengi BUMDes dari Penyimpangan, Pemkab dan Kejari Pesawaran Luncurkan Program AJB

PESAWARAN56 Dilihat

PESAWARAN — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesawaran bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat resmi meluncurkan program Andan Jejama BUMDes (AJB) di Desa Purworejo, Kecamatan Negeri Katon, Senin (16/11/2026).

Kolaborasi ini bertujuan memperkuat ekonomi tingkat desa sekaligus memastikan tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berjalan transparan dan bebas dari penyimpangan hukum.

Bupati Pesawaran, Nanda Indira Bastian, menilai peluncuran program ini menjadi tonggak sejarah baru bagi penguatan ekonomi di tingkat desa. Menurutnya, program AJB lahir dari komitmen dan sinergi antara pemerintah daerah dengan aparat penegak hukum.

“Kolaborasi ini hadir dengan visi mewujudkan masyarakat yang produktif demi mendukung kesejahteraan dan kemandirian desa, serta mendorong BUMDes yang maju, mandiri, dan berdaya saing tinggi di era modern,” ujar Nanda.

Nanda berharap, program AJB dapat menjadi wadah inklusif yang menampung dan memasarkan komoditas lokal hasil karya maupun pertanian warga. Dengan begitu, manfaat ekonomi dari program ini dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas.

“Kita ingin membangun ekosistem ekonomi yang saling menguntungkan. BUMDes berkembang, dan masyarakat sebagai pilar utamanya adalah pihak yang paling mendapatkan keuntungan serta kesejahteraan,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kejari Pesawaran, Umi Kalsum, menegaskan bahwa BUMDes memiliki posisi strategis dalam mengoptimalkan potensi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta mendongkrak Pendapatan Asli Desa (PADes). Namun, potensi besar tersebut harus diimbangi dengan manajemen usaha yang sehat.

“Pengelolaan BUMDes harus berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,” kata Umi.

Ia menambahkan, Kejaksaan tidak hanya berperan dalam penindakan, tetapi juga mengedepankan fungsi pencegahan, penerangan, dan pendampingan hukum. Umi pun menitipkan lima poin penting bagi para pengurus BUMDes, yakni penguatan tata kelola, pengelolaan keuangan yang akuntabel, pencegahan penyimpangan, pengembangan potensi usaha, serta pembangunan budaya sadar hukum.

“Kita perlu membangun paradigma bahwa pencegahan lebih baik daripada penindakan. Diperlukan kerja sama seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah desa, ABPEDNAS, pengelola BUMDes, hingga masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan mengembangkan BUMDes,” pungkasnya. (Indra)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *