DPRD Sumsel Dapil II Serap Aspirasi Pendidikan, SMAN 13 Palembang Berharap Dukungan untuk Tingkatkan Mutu Sekolah

PALEMBANG _Persoalan sarana dan prasarana pendidikan hingga kesejahteraan tenaga pendidik menjadi sejumlah aspirasi yang disampaikan pihak SMAN 13 Palembang kepada anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Daerah Pemilihan (Dapil) II Palembang dalam kegiatan reses Masa Sidang VII Tahun Anggaran 2026.

Kegiatan reses yang berlangsung di SMAN 13 Palembang, Selasa (17/11/2026), menjadi kesempatan bagi para anggota legislatif untuk menyerap secara langsung berbagai kebutuhan dan persoalan yang dihadapi dunia pendidikan.

Reses DPRD Sumsel Dapil II Palembang tersebut dilaksanakan di sembilan kecamatan, meliputi Ilir Timur I, Ilir Timur II, Ilir Timur III, Alang-Alang Lebar, Sukarame, Kemuning, Sako, Kalidoni, dan Sematang Borang.

Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua DPRD Sumsel H. Nopianto, S.Sos., MM (NasDem) selaku pimpinan rombongan, bersama Koordinator Reses Hj. Zaitun, SH., MKn (Gerindra) serta anggota H.M. Anwar Al-Syadat, S.Si., M.Si (PKS), Ir. H. Zulfikri Kadir (PDI Perjuangan), Muhammad Yansuri, S.Ip (Golkar), Tamtama Tanjung, SH (Demokrat), dan Fajar Febriansyah, ST., M.I.Kom (PAN).

Wakil Ketua DPRD Sumsel H. Nopianto mengatakan, kegiatan reses merupakan bagian dari tugas anggota dewan untuk mendengarkan langsung aspirasi masyarakat, termasuk berbagai persoalan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan.

Menurutnya, pihak SMAN 13 Palembang menyampaikan sejumlah kebutuhan yang perlu mendapat perhatian pemerintah, terutama terkait ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan belajar mengajar.

Di antaranya kebutuhan ruang kelas yang memadai, komputer, serta berbagai peralatan pendidikan guna mendukung proses pembelajaran yang lebih optimal.

“Aspirasi yang disampaikan pihak sekolah ini akan kita teruskan kepada sektor terkait, dalam hal ini Dinas Pendidikan Sumsel melalui gubernur. Ke depan, apa pun kebutuhan sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan tentu harus mendapat dukungan sesuai dengan kemampuan pemerintah daerah,” ujar Nopianto.

Ia berharap, melalui kegiatan reses tersebut, berbagai kebutuhan dunia pendidikan dapat menjadi perhatian pemerintah sehingga peningkatan kualitas pendidikan di Sumsel dapat berjalan lebih baik.

Sementara itu, Koordinator Reses Hj. Zaitun, SH., MKn menegaskan bahwa reses merupakan momentum penting bagi anggota legislatif untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat sekaligus mengetahui persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah.

“Melalui reses ini kami menyerap aspirasi bapak, ibu guru, dan para siswa. Semua masukan akan dirangkum dan dilaporkan dalam rapat paripurna untuk ditindaklanjuti,” ujarnya.

Di sisi lain, Kepala SMAN 13 Palembang H. Ridwan Nawawi, S.Ag., M.Si menyampaikan apresiasi atas kunjungan anggota DPRD Sumsel yang telah memberikan ruang bagi pihak sekolah untuk menyampaikan berbagai kebutuhan dan kendala yang dihadapi.

Menurut Ridwan, kunjungan anggota DPRD melalui kegiatan reses bukan kali pertama dilakukan di sekolah tersebut. Ia berharap aspirasi yang disampaikan kali ini tidak hanya menjadi catatan, tetapi juga dapat diperjuangkan hingga terealisasi.

“Kami sudah beberapa kali dikunjungi anggota DPRD Sumsel dalam kegiatan reses. Mereka datang untuk menyerap aspirasi. Harapan kami, aspirasi yang disampaikan ini bisa direalisasikan demi peningkatan mutu pendidikan,” katanya.

Ridwan mengungkapkan, sekolah tidak bisa hanya mengandalkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk memenuhi seluruh kebutuhan peningkatan kualitas pendidikan. Diperlukan dukungan dan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan anggota legislatif.

Salah satu kebutuhan mendesak yang disampaikan adalah bantuan komputer untuk menunjang kegiatan belajar mengajar.

Menurutnya, kebutuhan tersebut belum dapat terakomodasi melalui dana BOS.

Selain itu, pihak sekolah juga menyoroti persoalan kelistrikan yang sebelumnya menjadi kendala. Untuk memenuhi kebutuhan listrik, pihak komite sekolah telah memberikan bantuan dan persoalan tersebut telah diselesaikan.

Namun, Ridwan menjelaskan, kendala daya listrik sebelumnya turut berdampak terhadap kondisi sejumlah perangkat elektronik sekolah yang mengalami kerusakan. Karena itu, pihaknya berharap kunjungan anggota DPRD Sumsel dapat membantu mencarikan solusi atas berbagai persoalan tersebut.

Tak hanya sarana pendidikan, Ridwan juga berharap pemerintah dapat memperhatikan kesejahteraan kepala sekolah melalui regulasi yang mengatur pemberian tunjangan khusus bagi kepala sekolah.

Menurutnya, tanggung jawab kepala sekolah dalam mengelola dan memastikan penyelenggaraan pendidikan berjalan baik membutuhkan dukungan yang sepadan.

“Kami berharap ada regulasi yang mengatur penambahan tunjangan bagi kepala sekolah. Sebab, selama ini kepala sekolah tidak mendapatkan tunjangan. Dengan adanya tunjangan, kami berharap kepala sekolah bisa lebih tenang dan nyaman dalam menjalankan tanggung jawabnya,” ungkapnya.

Persoalan status lahan sekolah juga menjadi perhatian dalam penyampaian aspirasi tersebut. Ridwan menjelaskan, proses penyelesaian status lahan SMAN 13 Palembang telah melalui negosiasi yang dimediasi pemerintah.

Ia menyebutkan, pihak sekolah telah menerima surat terkait perpanjangan masa penggunaan lahan selama tiga tahun. Meski demikian, pihaknya berharap ke depan lahan tersebut dapat menjadi aset Pemerintah Provinsi Sumsel.

“Alhamdulillah, proses negosiasi yang dimediasi pemerintah sudah selesai dan kami sudah menerima suratnya. Namun, surat tersebut memberikan perpanjangan selama tiga tahun. Mudah-mudahan ke depan lahan ini bisa menjadi aset Pemprov Sumsel sehingga kami dapat mengelola dan mengembangkan sekolah dengan lebih leluasa,” jelasnya.

Ridwan menambahkan, kejelasan status lahan sangat penting bagi sekolah, terutama ketika mengajukan bantuan pembangunan maupun pengadaan fasilitas pendidikan. Sebab, status kepemilikan atau penguasaan lahan kerap menjadi salah satu persyaratan administrasi dalam proses pengajuan bantuan.

Akibatnya, dalam beberapa kesempatan, pihak sekolah terpaksa menyampaikan surat keterangan bahwa proses penyelesaian status tanah masih berlangsung.

“Kami berharap ke depan persoalan status lahan ini benar-benar bisa direalisasikan penyelesaiannya. Dengan begitu, sekolah dapat memenuhi persyaratan untuk memperoleh bantuan dan lebih leluasa mengembangkan sarana serta prasarana pendidikan,” pungkasnya.

Melalui reses tersebut, pihak SMAN 13 Palembang berharap aspirasi mengenai fasilitas belajar, bantuan komputer, kesejahteraan kepala sekolah, hingga kepastian status lahan dapat diperjuangkan dan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. (Bro Adi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *