Reses DPRD Sumsel Dapil II di SMAN 3 Palembang, Aspirasi Pendidikan hingga Penanganan Banjir Mengemuka

PALEMBANG – Persoalan infrastruktur perkotaan, peningkatan fasilitas pendidikan, hingga akses beasiswa bagi siswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke fakultas kedokteran menjadi sejumlah aspirasi yang mengemuka dalam kegiatan reses Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Daerah Pemilihan (Dapil) Sumsel II.

Kegiatan reses masa sidang VII tahun anggaran 2026 yang berlangsung di SMA Negeri 3 Palembang, Senin (16/11/2026), menjadi ruang dialog antara wakil rakyat dengan tenaga pendidik, komite sekolah, serta para siswa untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi secara langsung.

Tujuh anggota DPRD Sumsel Dapil II yang hadir dalam kegiatan tersebut yakni H. M. Anwar Al Syadat, S.Si., M.Si., Ir. H. Zulfikri Kadir, H. Nopianto, S.Sos., M.M., Hj. Zaitun, S.H., M.Kn., Muhammad Yansuri, S.I.P., Tamtama, S.H., dan M. Fajar Febriansyah, S.T., M.I.Kom.

Reses tersebut juga dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel Hj. Mondyaboni, S.E., S.Kom., M.Si., M.Pd., serta Kabid SMA Dinas Pendidikan Sumsel Basuni, S.Pd., M.M., M.Pd.

Dalam dialog interaktif yang dipandu Hj. Zaitun, S.H., M.Kn., berbagai aspirasi disampaikan oleh peserta. Persoalan lingkungan perkotaan hingga kebutuhan penunjang kegiatan belajar mengajar menjadi perhatian yang disampaikan kepada para anggota dewan.

Salah seorang guru SMAN 3 Palembang, Fariah Haryani, menyoroti belum tersedianya lampu penerangan jalan di kawasan Jalan Rawasari 2 RT 28, Kelurahan Kemuning. Menurutnya, fasilitas penerangan tersebut penting untuk menunjang keamanan dan kenyamanan masyarakat.

Ia juga meminta agar penyelesaian pembangunan rumah pompa di kawasan Sekip Bendung dapat dipercepat. Pasalnya, persoalan banjir yang kerap terjadi di kawasan tersebut masih menjadi kekhawatiran warga.

Selain persoalan infrastruktur, Fariah mengusulkan pengadaan televisi di ruang guru. Fasilitas itu dinilai dapat membantu para tenaga pendidik memperoleh informasi dan mengikuti perkembangan berita terkini di sela-sela aktivitas mengajar.

Aspirasi lain disampaikan Firdaus, S.Pd., M.Pd., guru mata pelajaran Sosiologi. Ia mengusulkan adanya bantuan pengadaan seragam dinas bagi guru SMA dan SMK di Sumsel agar memiliki keseragaman identitas dalam menjalankan tugas.

Firdaus juga mendorong pemerintah memberikan dukungan kendaraan operasional sekolah, terutama untuk menunjang mobilitas siswa ketika mengikuti kegiatan di luar lingkungan sekolah. Menurutnya, fasilitas tersebut sangat dibutuhkan, khususnya oleh sekolah-sekolah yang berada di daerah.

Dari kalangan siswa, Kharisma Alfariza menyampaikan perhatian terhadap kondisi trotoar di Kota Palembang yang dinilai belum sepenuhnya memberikan kenyamanan bagi pejalan kaki. Sejumlah trotoar masih mengalami kerusakan dan tidak saling terhubung sehingga menyulitkan masyarakat yang ingin berjalan kaki.

Ia juga berharap sistem transportasi umum di Palembang dapat terus ditingkatkan, baik dari sisi efektivitas maupun keterhubungan layanan LRT, Trans Musi, dan feeder, sehingga masyarakat memiliki pilihan transportasi publik yang lebih nyaman.

Sementara itu, Christian, siswa kelas XII IPA Kesehatan, mengangkat persoalan akses pendidikan tinggi. Ia berharap pemerintah daerah dapat menghadirkan program bantuan pendidikan atau beasiswa bagi siswa SMA yang memiliki keinginan melanjutkan studi ke fakultas kedokteran, tetapi terkendala kemampuan ekonomi keluarga.

Nopianto Respons Aspirasi, Televisi Ruang Guru Segera Dibantu

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Anggota DPRD Sumsel H. Nopianto, S.Sos., M.M., bersama H. M. Zulfikri Kadir menyampaikan respons dan komitmen untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat sesuai kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan.

Salah satu aspirasi yang langsung mendapat respons adalah kebutuhan televisi di ruang guru SMAN 3 Palembang. Nopianto menyatakan kesediaannya membantu pengadaan fasilitas tersebut secara pribadi dan menargetkan bantuan dapat direalisasikan pada sore hari setelah berkoordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan dan kepala sekolah.

Terkait persoalan banjir di kawasan Sekip Bendung dan sekitarnya, Nopianto menjelaskan bahwa penanganannya membutuhkan koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota.

Ia memaparkan, pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) saat ini tengah melaksanakan proyek restorasi dan revitalisasi Sungai Bendung dengan nilai anggaran mencapai Rp385 miliar. Proyek yang dimulai sejak Oktober 2025 tersebut mencakup pembenahan sistem pengendalian banjir, termasuk perbaikan sistem pompa.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Sumsel juga telah menghibahkan aset kantor PTSP di kawasan Simpang Polda untuk mendukung perluasan kolam retensi sebagai bagian dari upaya penanganan banjir di Palembang.

Menurut Nopianto, persoalan banjir tidak dapat diselesaikan hanya melalui satu program atau satu instansi. Diperlukan keterpaduan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sistem pengendalian air agar penanganannya dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Senada dengan itu, H. M. Zulfikri Kadir menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan dalam kegiatan reses akan menjadi perhatian anggota DPRD Sumsel Dapil II.

Ia menyampaikan, berbagai persoalan yang muncul memiliki lingkup kewenangan berbeda. Persoalan lampu penerangan jalan dan trotoar, misalnya, berkaitan dengan kewenangan pemerintah kota. Sementara penanganan banjir, fasilitas pendidikan, dan program beasiswa perlu dikomunikasikan dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat sesuai tanggung jawab masing-masing.

Karena itu, para anggota dewan berkomitmen meneruskan setiap usulan kepada instansi terkait sekaligus mengawal agar aspirasi tersebut tidak berhenti sebatas catatan dalam kegiatan reses.

Adapun usulan bantuan seragam guru dan kendaraan operasional sekolah turut menjadi perhatian. Dalam kesempatan tersebut, pihak dewan menjelaskan bahwa kemampuan keuangan daerah saat ini menghadapi tantangan menyusul penyesuaian APBD Sumsel tahun anggaran 2026 akibat pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp1,9 triliun.

Meski demikian, aspirasi tersebut tetap dicatat dan akan menjadi bahan pertimbangan dalam memperjuangkan kebutuhan anggaran di tingkat provinsi.

Kepala SMAN 3 Apresiasi Kehadiran Wakil Rakyat

Sementara itu, Kepala SMA Negeri 3 Palembang, Armansyah, S.Pd., M.M., menyampaikan apresiasi atas dipilihnya sekolah yang dipimpinnya sebagai lokasi pelaksanaan reses anggota DPRD Sumsel Dapil II.

Menurut Armansyah, kegiatan tersebut menjadi kesempatan penting bagi pihak sekolah untuk menyampaikan secara langsung berbagai kebutuhan dan persoalan yang selama ini dihadapi di lingkungan pendidikan.

Ia menilai, kehadiran anggota legislatif bersama jajaran Dinas Pendidikan Sumsel memberikan ruang komunikasi yang konstruktif antara sekolah dan pemerintah daerah, khususnya dalam mendorong peningkatan kualitas pendidikan.

Tidak hanya menyangkut kebutuhan sarana dan prasarana sekolah, aspirasi yang disampaikan juga mencakup persoalan lingkungan serta fasilitas publik yang turut memengaruhi kenyamanan dan aktivitas warga sekolah.

Armansyah berharap komunikasi dan sinergi antara pihak sekolah, pemerintah daerah, serta DPRD Sumsel dapat terus diperkuat. Dengan demikian, berbagai kebutuhan dunia pendidikan dapat memperoleh perhatian dan tindak lanjut yang konkret.

Melalui kegiatan reses ini, diharapkan aspirasi yang dihimpun tidak sekadar menjadi bahan laporan anggota dewan, tetapi juga dapat diterjemahkan menjadi program dan kebijakan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya dalam peningkatan mutu pendidikan dan pembangunan Kota Palembang. (BroAdi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *