Palembang – Lembaga Kajian Pembangunan Sumatera Selatan (LKPSS) menyatakan kesiapannya untuk memberikan kontribusi pemikiran strategis kepada Pemerintah Kota Palembang dalam mengatasi berbagai persoalan perkotaan, khususnya banjir yang kerap terjadi.
Ketua LKPSS, Dr. H. Rahidin H. Anang, Ir., MS, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan rapat internal guna merumuskan berbagai gagasan dan hasil kajian yang akan disampaikan langsung kepada Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, dalam agenda audiensi mendatang.
“Kami akan melakukan audiensi dengan Bapak Wali Kota. LKPSS ingin berbagi pengalaman, ilmu, serta hasil kajian sebagai bentuk kontribusi nyata dalam pembangunan Kota Palembang,” ujarnya.
Menurut Rahidin, salah satu fokus utama yang akan disampaikan adalah solusi penanganan banjir. Ia menilai, persoalan banjir di Palembang membutuhkan pendekatan yang serius, terencana, dan berbasis kajian ilmiah.
“Mengatasi banjir tidak semudah membalikkan telapak tangan. Dibutuhkan tenaga, waktu, serta anggaran yang tidak sedikit. Namun yang paling penting adalah keseriusan semua pihak,” tegasnya.
Ia juga menyoroti kondisi geografis Palembang yang dilalui oleh Sungai Musi. Menurutnya, potensi ini seharusnya dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai saluran utama pengendalian air.
“Kota Palembang sudah memiliki banyak kolam retensi. Pertanyaannya, mengapa air banjir tidak diarahkan secara maksimal ke Sungai Musi? Ini perlu kajian teknis yang komprehensif,” jelasnya.
Dalam upaya penanganan banjir, LKPSS juga mendorong pembentukan tim khusus yang bersifat independen, profesional, dan bebas dari intervensi kepentingan.
“Tim ini harus benar-benar bekerja untuk kepentingan masyarakat. Anggaran bisa dari dinas terkait, tetapi diisi oleh tenaga profesional dan independen agar hasil kajiannya objektif,” tambahnya.
Selain banjir, LKPSS juga menyoroti sejumlah persoalan lain yang dinilai mendesak, seperti instalasi kabel yang semrawut, pengelolaan parkir, serta minimnya penerangan jalan umum.
Rahidin menegaskan, persoalan kabel di Kota Palembang tidak hanya mengganggu estetika kota karena terlihat semrawut di udara, namun juga disinyalir berdampak lebih serius terhadap sistem drainase.
“Kabel ini bukan hanya semrawut di atas. Ada indikasi juga terpasang di dalam saluran drainase, yang tentu berpotensi menghambat arus air. Ini bisa memperparah banjir jika tidak segera ditertibkan,” ungkapnya.
Ia mendorong agar penataan kabel dilakukan secara sistematis, termasuk opsi penanaman kabel di bawah tanah guna menciptakan tata kota yang lebih rapi, aman, dan berkelanjutan.
“Kalau memungkinkan, kabel seharusnya ditanam di bawah tanah agar kota terlihat lebih rapi dan tidak mengganggu infrastruktur lainnya,” katanya.
Di sektor lain, LKPSS juga mengungkap potensi besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir yang dinilai belum dikelola secara optimal.
“Parkir ini potensi besar untuk PAD, tetapi pengelolaannya masih terkesan terfragmentasi. Ada yang dikelola Dinas Perhubungan, ada juga oleh Bapenda. Ini perlu dikaji ulang agar lebih profesional dan transparan,” ujarnya.
Permasalahan penerangan jalan juga tak luput dari perhatian. Rahidin menilai kondisi ini sangat krusial karena berkaitan langsung dengan hak masyarakat.
Menurutnya, dalam setiap pembayaran tagihan listrik rumah tangga, masyarakat telah dikenakan sekitar 10 persen untuk penerangan jalan umum (PJU). Namun, realitas di lapangan masih jauh dari harapan.
“Masyarakat itu sudah membayar. Dalam tagihan listrik ada komponen untuk lampu jalan. Artinya, penerangan jalan itu adalah hak masyarakat,” tegasnya.
“Faktanya, saat ini masih banyak titik di Kota Palembang yang gelap pada malam hari karena lampu jalan tidak berfungsi. Ini tentu berdampak pada kenyamanan dan juga keamanan,” lanjutnya.
LKPSS berharap Wali Kota Palembang dapat membuka ruang seluas-luasnya bagi partisipasi masyarakat dan akademisi dalam memberikan masukan demi pembangunan kota yang lebih baik.
“Kami berharap pemerintah tidak apatis terhadap kritik. Ini semua demi mewujudkan Palembang yang lebih baik, menuju Palembang Darussalam,” pungkasnya.
Melalui rencana audiensi tersebut, LKPSS optimistis berbagai gagasan dan solusi yang disampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan strategis bagi kemajuan Kota Palembang. (hardi)
