PESAWARAN — Pemerintah Kabupaten Pesawaran terus memacu peningkatan kualitas pelayanan dasar masyarakat melalui penguatan kapasitas kelembagaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di tingkat desa. Langkah strategis ini diwujudkan melalui agenda Asistensi Penguatan Kelembagaan Pembinaan Posyandu Tingkat Desa yang digelar di Aula Pemkab Pesawaran, Kamis (27/8/2026).
Acara ini merupakan buah kolaborasi strategis antara Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri RI, Komisi X DPR RI, dan Pemerintah Kabupaten Pesawaran. Fokus utama asistensi ini adalah mempercepat implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024, khususnya dalam aspek penguatan kelembagaan serta eskalasi kapasitas sumber daya manusia (SDM) hingga ke level akar rumput.
Agenda ini dihadiri oleh pemangku kepentingan kunci, mulai dari kepala desa, ketua Tim Pembina Posyandu Desa, kader Posyandu, hingga jajaran perangkat daerah yang membidangi enam Standar Pelayanan Minimal (SPM). Enam pilar tersebut mencakup bidang kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial.
Bupati Pesawaran, Hj. Nanda Indira B., S.E., M.M., dalam sambutannya menyampaikan apresiasi mendalam kepada Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri atas kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Pesawaran untuk menyelenggarakan forum krusial ini. Menurutnya, momentum ini adalah manifestasi nyata dari sinergisitas pemerintah pusat dan daerah dalam membangun fondasi pelayanan publik yang kuat dari desa.
Bupati menegaskan bahwa Posyandu kini telah berparadikma baru. Perannya telah bertransformasi secara radikal, tidak lagi sekadar menjadi pusat layanan kesehatan ibu dan anak, melainkan berkembang sebagai wadah pelayanan terpadu yang mengintegrasikan enam bidang SPM.
“Transformasi besar ini menuntut sokongan kelembagaan yang kokoh. Posyandu harus mampu memosisikan diri sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang terstruktur, berkapasitas mumpuni, serta adaptif dalam membangun kolaborasi multi-pihak, baik dengan akademisi, dunia usaha, masyarakat, hingga media,” ujar Nanda.
Bupati perempuan pertama di Pesawaran tersebut juga menginstruksikan seluruh kepala desa dan elemen pembina untuk segera melakukan penataan kelembagaan yang konkret. Ia mendorong penguatan komitmen pendanaan dan operasional melalui APBDes agar hasil dari asistensi ini dapat langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat.
“Jadikan Posyandu sebagai rumah pelayanan terpadu yang ramah, dekat, dan mampu menjawab kebutuhan riil warga kita,” tegasnya.
Forum ini juga diperkaya oleh paparan komprehensif dari sejumlah narasumber kompeten, di antaranya Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Pesawaran Cindy Aria Anton, S.E., M.M.; Anggota Komisi X DPR RI Rycko Menoza; Direktur Fasilitasi LKAD, PKK, dan Posyandu Ditjen Bina Pemerintahan Desa Nitta Rosalin, S.E., M.A.; serta Praktisi Kelembagaan Yohanes Susilo, S.K.M. Jalannya diskusi dipandu langsung oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesawaran, Jayadi Yasa, S.STP., M.I.P.
Turut hadir dalam acara tersebut Analis Kebijakan Ahli Pratama Kemendagri Ardianto, S.IP., Kepala Dinas PMDT Provinsi Lampung, serta jajaran pejabat struktural Pemkab Pesawaran.
Melalui reorganisasi kelembagaan dan peningkatan kompetensi para kader, Posyandu di Kabupaten Pesawaran diharapkan mampu menjelma sebagai motor penggerak kesejahteraan yang mandiri, sehat, dan berdaya saing global. (Indra)
