MUBA — Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) terus memaksismalkan tata kelola organisasi dan tertib administrasi.
Hal tersebut ditunjukkan melalui Konsolidasi dalam Rangka Penilaian Sekretariat DWP Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun 2026 oleh DWP Provinsi Sumatera Selatan di Gedung Dharma Wanita Sekayu, Kamis (3/9/2026) yang dalam kesempatan ini dihadiri juga secara langsung Ketua DWP Sumsel Hj Dessy Edward dan Penasihat DWP Muba Hj Patimah Toha.
Ketua DWP Kabupaten Muba Siti Fatimah Syafaruddin menyampaikan bahwa penilaian sekretariat bukan semata-mata tentang administrasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mengukur sejauh mana organisasi berjalan secara tertib, terarah dan profesional.
“Kegiatan ini menjadi momentum bagi kami untuk melakukan evaluasi sekaligus memperbaiki hal-hal yang masih perlu ditingkatkan. Kami ingin DWP Muba semakin tertib dalam administrasi dan semakin solid dalam menjalankan program organisasi,” ujarnya.
Menurutnya, tertib administrasi merupakan fondasi penting dalam mendukung keberlangsungan program DWP, terlebih organisasi memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan kapasitas dan kesejahteraan keluarga aparatur.
Siti Fatimah juga mengapresiasi DWP Provinsi Sumatera Selatan yang secara konsisten memberikan pembinaan dan evaluasi kepada DWP kabupaten/kota.
“Dengan adanya penilaian dan pembinaan seperti ini, kami mendapatkan banyak masukan yang tentunya sangat bermanfaat untuk pengembangan organisasi ke depan,” katanya.
Sementara itu, Ketua DWP Provinsi Sumatera Selatan Hj Dessy Edward menegaskan, konsolidasi tidak hanya menjadi momentum untuk melakukan penilaian dan evaluasi sekretariat, tetapi juga memperkuat sinergi dalam menjalankan berbagai program prioritas DWP di daerah.
Ia menyampaikan, DWP Sumsel saat ini memberikan perhatian pada sejumlah isu strategis yang berkaitan langsung dengan pembangunan sumber daya manusia dan ketahanan keluarga. Di antaranya upaya menekan angka stunting, meningkatkan kualitas tenaga pengajar, penanganan dan sosialisasi kesehatan mental, pencegahan pernikahan dini, serta edukasi mengenai pendidikan pernikahan dan bahaya pergaulan bebas.
Menurutnya, berbagai program tersebut membutuhkan dukungan dan kolaborasi yang kuat hingga ke tingkat kabupaten dan kota. Sebab, keberhasilan program tidak dapat hanya dilakukan oleh DWP provinsi, tetapi harus dikerjakan secara bersama-sama sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah.
“Sinergi antara DWP provinsi dengan DWP kabupaten/kota harus terus diperkuat. Program-program yang kita jalankan harus benar-benar sampai dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Selain penguatan program, Dessy juga menekankan pentingnya tertib administrasi dan pelaporan organisasi, khususnya melalui sistem e-reporting. Ia mendorong seluruh DWP kabupaten/kota untuk aktif dan serius dalam melakukan pelaporan sebagai bagian dari upaya meningkatkan capaian e-reporting DWP secara nasional.
“Pelaporan melalui e-reporting ini menjadi bagian penting dalam melihat sejauh mana program DWP berjalan. Karena itu, kami berharap sinergi dan dukungan penuh dari seluruh kabupaten/kota untuk bersama-sama mendongkrak capaian e-reporting pusat,” pungkasnya. (*)
