Fasilitas Sekolah dan Nasib Guru PPPK Mengemuka dalam Reses DPRD Sumsel Dapil I

SUMATERA SELATAN501 Dilihat

PALEMBANG – Persoalan fasilitas pendidikan, kesejahteraan tenaga pendidik, hingga status kepegawaian guru menjadi sejumlah aspirasi yang mengemuka dalam kegiatan reses anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Daerah Pemilihan (Dapil) I Masa Sidang VII Tahun 2026 di Kota Palembang.

Dalam agenda reses yang berlangsung Senin (16/11/2026), rombongan anggota DPRD Sumsel Dapil I menyambangi SMAN 10 Palembang dan SMK Madyatama Palembang untuk berdialog langsung dengan pihak sekolah, guru, serta menyerap berbagai kebutuhan yang diharapkan dapat diperjuangkan melalui lembaga legislatif.

Kegiatan tersebut dipimpin Koordinator Dapil I, Chairul S. Matdiah, S.H., M.H., dari Fraksi Demokrat. Turut hadir Aryuda Perdana Kusuma, S.Sos. (Fraksi Golkar), Firmansyah Hakim, S.H. (Fraksi NasDem), Ir. Romiana Hidayati (Fraksi PDI Perjuangan), Muhammad Toha, S.Ag. (Fraksi PKS), dan Abdullah Taufik, S.E., M.M. (Fraksi Gerindra).

Reses Dapil I meliputi sembilan kecamatan di Kota Palembang, yakni Bukit Kecil, Ilir Barat I, Ilir Barat II, Gandus, Jakabaring, Plaju, Seberang Ulu I, Seberang Ulu II, dan Kertapati.

Dalam sambutannya, Chairul S. Matdiah mengatakan, kegiatan reses merupakan kesempatan bagi anggota DPRD untuk bertemu langsung dengan masyarakat sekaligus mendengarkan berbagai persoalan dan kebutuhan yang harus diperjuangkan.

Menurutnya, seluruh aspirasi yang disampaikan, baik oleh pihak sekolah, guru maupun siswa, akan ditampung dan dibawa ke rapat paripurna DPRD Sumsel untuk selanjutnya diperjuangkan agar dapat diakomodasi pemerintah provinsi.

“Pada reses ini, aspirasi Bapak, Ibu, dan para siswa akan kami tampung dan disampaikan dalam rapat paripurna. Mudah-mudahan bisa diakomodasi oleh Bapak Gubernur Sumsel. Namun, apabila nantinya belum dapat direalisasikan, kami mohon maaf,” ujarnya.

Chairul juga menjelaskan tiga fungsi utama DPRD, yakni fungsi legislasi atau pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran dalam pembahasan dan persetujuan APBD, serta fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, penggunaan anggaran, dan program pemerintah yang telah ditetapkan.

Dalam dialog di SMAN 10 Palembang, sejumlah aspirasi yang disampaikan di antaranya permintaan bantuan perangkat sound system, persoalan kedisiplinan dan jam kerja guru ASN, serta kebutuhan air bersih di lingkungan sekolah.

Kepala SMAN 10 Palembang, Lili Rahmawati, S.Pd., M.M., menjelaskan bahwa persoalan ketersediaan air bukan disebabkan kurangnya tandon atau penampungan, melainkan distribusi air dari PDAM yang belum optimal.

“Kami berharap persoalan distribusi air ini bisa dicarikan solusi. Tadi juga disampaikan bahwa anggota DPRD Sumsel akan membantu mengomunikasikan persoalan tersebut dengan pihak PDAM agar distribusi air ke sekolah bisa lebih baik,” jelasnya.

Lili juga menyampaikan apresiasi atas kunjungan anggota DPRD Sumsel yang memberikan kesempatan kepada pihak sekolah, guru, dan siswa untuk menyampaikan langsung kebutuhan mereka. Dalam kesempatan tersebut, turut disampaikan bahwa bantuan perbaikan lapangan olahraga dan toilet sekolah merupakan realisasi dari aspirasi reses sebelumnya.

Ia berharap aspirasi yang kembali disampaikan dalam reses kali ini dapat ditindaklanjuti. Pihak sekolah juga diminta menyiapkan proposal resmi sebagai dasar pengajuan bantuan sesuai kebutuhan.

Sementara itu, di SMK Madyatama Palembang, aspirasi yang mengemuka antara lain permintaan bantuan pembangunan toilet sekolah serta usulan terkait peningkatan status kepegawaian guru melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Chairul menyatakan, aspirasi mengenai usulan guru untuk menjadi PPPK akan ditampung dan disampaikan melalui mekanisme pembahasan di DPRD. Ia juga meminta pihak sekolah menyiapkan proposal resmi apabila membutuhkan bantuan pembangunan maupun perbaikan fasilitas pendidikan.

Senada, Aryuda Perdana Kusuma mengatakan seluruh aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam kegiatan reses akan dicatat dan diperjuangkan melalui mekanisme pembahasan di DPRD Sumsel.

“Setiap kali kami melaksanakan reses, seluruh aspirasi masyarakat kami catat dan sampaikan dalam rapat paripurna. Selanjutnya, aspirasi tersebut akan berproses di Badan Anggaran. Kami di DPRD menjadi jembatan untuk menyampaikan dan memperjuangkan keinginan masyarakat,” katanya.

Terkait aspirasi di SMK Madyatama, Aryuda menyebut permintaan pembangunan toilet sekolah menjadi salah satu kebutuhan yang akan ditampung dan diperjuangkan.

“Di sini tadi ada permintaan bantuan pembangunan toilet. Kami akan menampung dan menerima seluruh aspirasi yang disampaikan. Yang pasti, seluruh aspirasi ini akan kami perjuangkan agar dapat direalisasikan,” ujarnya.

Anggota DPRD Sumsel dari Fraksi Gerindra, Abdullah Taufik, S.E., M.M., menambahkan bahwa kunjungan ke sekolah merupakan bagian dari upaya wakil rakyat untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.

Menurutnya, berbagai persoalan yang disampaikan dalam agenda reses tersebut tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan fasilitas pendidikan, tetapi juga menyangkut persoalan PPPK dan masalah sosial masyarakat Kota Palembang.

“Hari ini kami dari Dapil I turun langsung ke SMAN 10 Palembang. Ada beberapa pertanyaan dan aspirasi yang disampaikan, terutama terkait fasilitas sekolah, PPPK, serta persoalan sosial masyarakat. Semua aspirasi ini kami serap dan akan kami laporkan dalam rapat paripurna. Mudah-mudahan bisa segera diperjuangkan dan direalisasikan,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala SMK Madyatama Palembang, Hendra Firdaus, mengucapkan terima kasih atas kunjungan dan perhatian anggota DPRD Sumsel Dapil I yang telah memberikan ruang bagi pihak sekolah untuk menyampaikan kebutuhan secara langsung.

“Kami di sini meminta bantuan pembangunan toilet. Kami berharap aspirasi ini dapat direalisasikan oleh Bapak dan Ibu anggota DPRD Sumsel Dapil I,” tandasnya.

Melalui kegiatan reses tersebut, pihak sekolah berharap berbagai aspirasi yang telah disampaikan tidak hanya menjadi catatan, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui program pemerintah provinsi. Dengan demikian, kebutuhan fasilitas pendidikan dan persoalan tenaga pendidik dapat memperoleh perhatian serta solusi yang tepat. (BroAdi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *