Palembang – Ketahanan energi kembali menjadi perbincangan penting di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik global. Di saat banyak negara berlomba memperkuat kemandirian energi, Sumatera Selatan mencoba mengambil peran melalui ruang dialog yang mempertemukan pemerintah, akademisi, organisasi kepemudaan, dan masyarakat.
Pemuda ICMI Sumatera Selatan bersama Pemerintah Kota Palembang menggelar Diskusi Ketahanan Energi Nasional dalam Menghadapi Dinamika Geopolitik Global: Strategi Memperkuat Stabilitas Pemerintah Daerah di Rumah Dinas Tasik Wali Kota Palembang, Kamis (30/7/2026).
Forum tersebut dihadiri Staf Ahli Wali Kota Palembang Bidang Pemerintahan, Sosial, dan Kemasyarakatan Sadruddin Hadjar yang mewakili Wali Kota Palembang, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Unsur Pemangku Kepentingan Prof. Dr. Ir. Johni Jonathan Numberi, M.Eng., IPM., ASEAN Eng., perwakilan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumatera Selatan, BINDA Sumsel, akademisi, organisasi kepemudaan, mahasiswa, serta berbagai elemen masyarakat.
Mewakili Wali Kota Palembang, Staf walikota bidang Ekonomi dan sosial kemasyarakatan Drs. M. Sadruddin Hadjar, M.Si mengatakan persoalan energi tidak lagi semata menyangkut penyediaan listrik, tetapi juga berkaitan erat dengan keberlanjutan pembangunan daerah. Karena itu, pemerintah daerah menyambut baik forum yang membuka ruang diskusi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat.
Ia berharap berbagai gagasan yang muncul dalam diskusi tersebut dapat menjadi pijakan dalam pengembangan energi baru terbarukan di Kota Palembang.
Salah satu yang dinilai potensial adalah pemanfaatan sampah perkotaan sebagai sumber energi.
“Persoalan sampah selama ini menjadi tantangan bagi kota-kota besar. Jika dapat diolah menjadi energi terbarukan, maka bukan hanya masalah lingkungan yang terselesaikan, tetapi juga dapat memperkuat ketahanan energi daerah,” kata Sadrudin.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Dewan Energi Nasional Prof. Dr. Ir. Johni Jonathan Numberi, M. Eng,. IPM,. ASEAN Eng menjelaskan bahwa forum tersebut merupakan bagian dari upaya menyerap aspirasi masyarakat sebagai bahan penyusunan arah kebijakan energi nasional.
Menurut dia, Dewan Energi Nasional merupakan lembaga independen yang diketuai langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Salah satu mandat utamanya adalah menjembatani aspirasi masyarakat dengan pemerintah dalam penyusunan kebijakan energi.
Ia menyebut terdapat tiga instrumen utama yang menjadi fokus pembahasan, yakni Kebijakan Energi Nasional (KEN), Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), serta Rencana Umum Energi Daerah (RUED).
“Kami ingin memperoleh masukan langsung dari daerah. Informasi yang datang dari bawah sangat penting agar kebijakan yang disusun benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Johni menilai Sumatera Selatan memiliki modal besar dalam mendukung ketahanan energi nasional. Selain memiliki cadangan batubara yang melimpah, daerah ini juga menyimpan potensi energi baru terbarukan yang masih dapat dikembangkan lebih luas.
Pemerintah, kata dia, tengah mempercepat transisi energi dengan meningkatkan bauran energi baru terbarukan hingga 23 persen. Berbagai sumber energi seperti tenaga surya, biomassa, angin, hingga bioenergi diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil.
Ia juga menyinggung pengembangan biodiesel B50 yang memanfaatkan minyak sawit sebagai bahan baku utama. Menurutnya, wilayah Sumatera memiliki posisi strategis dalam mendukung program tersebut karena didukung ketersediaan bahan baku yang melimpah.
Selain biodiesel, pemerintah juga menargetkan percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan kapasitas hingga 100 gigawatt.
“Kami berharap pemerintah daerah dapat menyampaikan seluruh potensi energi yang dimiliki. Daerah yang belum sepenuhnya terjangkau jaringan listrik juga dapat memanfaatkan PLTS sebagai solusi penyediaan energi,” katanya.
Meski demikian, Johni menegaskan batubara masih akan menjadi bagian penting dalam sistem energi nasional. Namun pemanfaatannya harus diiringi dengan penerapan teknologi yang lebih bersih agar tetap sejalan dengan agenda transisi energi.
Ketua Pemuda ICMI Sumatera Selatan M. Nur Azis mengatakan penyelenggaraan diskusi tersebut didorong oleh meningkatnya perhatian masyarakat terhadap isu energi, terutama setelah terjadinya gangguan pasokan listrik atau blackout di wilayah Sumatera beberapa waktu lalu.
Menurutnya, generasi muda membutuhkan ruang diskusi yang menghadirkan narasumber kompeten agar memperoleh pemahaman yang utuh mengenai arah kebijakan energi nasional.
“Anak-anak muda harus memahami bagaimana kebijakan energi disusun dan bagaimana mereka dapat berkontribusi melalui gagasan maupun inovasi yang dimiliki,” ujarnya.
Nur Azis juga mendorong pemerintah mulai mengembangkan pembangkit listrik berbasis pengolahan sampah sebagai salah satu solusi bagi kota-kota besar, termasuk Palembang.
Ia menilai teknologi tersebut telah terbukti diterapkan di sejumlah negara dan mampu menjawab dua persoalan sekaligus, yakni pengelolaan sampah dan penyediaan energi.
“Harapan kami, Sumatera Selatan tidak hanya menjadi daerah penghasil energi, tetapi juga mampu menjadi pelopor pengembangan energi baru terbarukan berbasis potensi lokal yang ramah lingkungan dan berkelanjutan,” katanya. (Bro Adi)
