DPRD Sumsel Serap Aspirasi SMA Negeri 4 Palembang, Dorong Pendidikan Merata dan Berbasis Teknologi

SUMATERA SELATAN268 Dilihat

PALEMBANG – Pemerataan kualitas pendidikan tidak cukup hanya dilakukan melalui pembangunan fasilitas sekolah. Kesempatan memperoleh akses pendidikan yang layak, dukungan teknologi pembelajaran, hingga keterlibatan generasi muda dalam menentukan arah kebijakan juga menjadi hal penting yang perlu diperhatikan pemerintah.
Berbagai persoalan tersebut mengemuka dalam kegiatan reses Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Daerah Pemilihan (Dapil) I Masa Sidang VII Tahun 2026 di SMA Negeri 4 Palembang. Dalam pertemuan itu, siswa dan tenaga pendidik menyampaikan sejumlah aspirasi yang mencerminkan kebutuhan dunia pendidikan saat ini.
Menariknya, para siswa tidak hanya menyampaikan persoalan yang mereka hadapi di lingkungan sekolah, tetapi juga mengangkat isu ketimpangan pendidikan antardaerah serta pentingnya memberikan ruang partisipasi kepada generasi muda dalam proses pengambilan kebijakan.

Salah satu aspirasi disampaikan Zikri, siswa SMA Negeri 4 Palembang. Ia menyoroti masih lebarnya kesenjangan fasilitas pendidikan antara sekolah di perkotaan dan wilayah perdesaan, terutama di daerah pelosok yang belum didukung infrastruktur memadai.
Menurutnya, kondisi tersebut menyebabkan tidak semua pelajar memiliki kesempatan belajar yang setara. Sebagian siswa di daerah terpencil masih menghadapi kendala perjalanan menuju sekolah, bahkan harus melewati kawasan perkebunan yang memiliki risiko tersendiri.
Selain persoalan akses transportasi, keterbatasan jaringan internet dan pasokan listrik turut menjadi hambatan dalam menunjang proses pembelajaran. Padahal, perkembangan pendidikan saat ini semakin membutuhkan dukungan teknologi dan akses informasi yang memadai.
Menanggapi aspirasi tersebut, anggota DPRD Sumsel Muhamad Toha menjelaskan bahwa lembaga legislatif memiliki fungsi penganggaran dan pengawasan, termasuk memperjuangkan kebutuhan sektor pendidikan melalui pembahasan anggaran bersama Dinas Pendidikan.Ia mengakui pemerataan infrastruktur pendidikan masih membutuhkan perhatian serius. Perbedaan kondisi jaringan internet dan ketersediaan listrik antara kawasan perkotaan dan sejumlah wilayah pedalaman menjadi persoalan yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui kebijakan di sektor pendidikan.
Karena itu, diperlukan koordinasi lintas sektor, termasuk dengan PLN dan instansi terkait, agar pemenuhan infrastruktur dasar dapat berjalan seiring dengan peningkatan kualitas layanan pendidikan.
Selain pemerataan fasilitas, para siswa juga mengangkat persoalan yang lebih luas, yakni keterlibatan anak muda dalam proses penyusunan kebijakan pemerintah.
Aqila Nabila, siswi SMA Negeri 4 Palembang, mempertanyakan sejauh mana generasi muda dapat diberikan kesempatan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Menurutnya, kebijakan pemerintah tidak hanya berdampak terhadap masyarakat saat ini, tetapi juga menentukan kehidupan generasi yang akan datang.
Ia berharap pandangan dan pemikiran anak muda tidak sekadar didengar sebagai formalitas, melainkan benar-benar menjadi salah satu pertimbangan dalam merumuskan kebijakan publik.

Menurutnya, DPRD perlu membuka ruang komunikasi yang lebih luas bagi kalangan pelajar. Salah satunya dengan melibatkan perwakilan siswa SMA dalam dialog atau forum pembahasan peraturan daerah, sehingga mereka dapat menyampaikan pandangan secara langsung terhadap kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan generasi muda.
Dengan demikian, proses penyusunan kebijakan tidak hanya bertumpu pada perspektif pemerintah dan kelompok masyarakat tertentu, tetapi juga mempertimbangkan suara generasi penerus.
Dari kalangan tenaga pendidik, aspirasi berkaitan dengan kebutuhan transformasi pembelajaran berbasis digital disampaikan Apris Asmoro, Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana sekaligus guru Geografi.
Ia menilai perkembangan teknologi, khususnya kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), menuntut guru untuk terus meningkatkan kompetensi. Namun, proses adaptasi tersebut harus diimbangi dengan ketersediaan fasilitas dan dukungan pemerintah.

Menurutnya, guru membutuhkan akses terhadap perangkat digital, jaringan internet, serta pelatihan yang memadai agar pemanfaatan teknologi dapat diterapkan secara optimal dalam kegiatan belajar mengajar.
Selain digitalisasi pendidikan, Apris juga menyampaikan kebutuhan sarana pendukung sekolah, di antaranya pengadaan pendingin ruangan atau AC untuk aula serta pembangunan musala sebagai fasilitas penunjang kegiatan siswa.
Anggota DPRD Sumsel Romiana Hidayati merespons usulan tersebut dengan menyebut bahwa kebutuhan digitalisasi dapat diperjuangkan melalui koordinasi dan pembahasan bersama Dinas Pendidikan.
Sejumlah program yang dapat didorong meliputi penyediaan perangkat digital bagi tenaga pendidik, pelatihan pemanfaatan AI, pemerataan akses internet di sekolah, hingga pengembangan sekolah percontohan berbasis teknologi.
Sementara untuk kebutuhan pembangunan musala dan pengadaan AC aula, Romiana menyarankan pihak sekolah mengajukan proposal agar dapat diupayakan melalui dukungan program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR), salah satunya melalui Bank Sumsel Babel.

Seluruh aspirasi tersebut menjadi bagian dari rangkaian penyerapan masukan masyarakat yang dilakukan rombongan DPRD Sumsel Dapil I, dikoordinatori H. Chairul S. Matdiah, S.H., M.H. dari Fraksi Demokrat.
Rombongan turut diikuti Abdullah Taufik, S.E., M.M. dari Fraksi Gerindra, Aryuda Perdana Kusuma, S.Sos. dari Fraksi Golkar, Muhamad Toha, S.Ag. dari Fraksi PKS, Ir. Romiana Hidayati dari Fraksi PDI Perjuangan, serta Firmansyah Hakim, S.H. dari Fraksi NasDem.
Kedatangan rombongan disambut Kepala SMA Negeri 4 Palembang, Sutami Hamdani, M.Pd., bersama jajaran dewan guru dan para siswa.
Pertemuan tersebut memperlihatkan bahwa kebutuhan dunia pendidikan memiliki cakupan yang luas. Tidak hanya menyangkut ketersediaan ruang belajar dan fasilitas sekolah, tetapi juga pemerataan akses, peningkatan kompetensi guru, kesejahteraan tenaga pendidik, serta kesempatan bagi siswa untuk ikut menyampaikan gagasan.
Melalui kegiatan reses ini, DPRD Sumsel diharapkan dapat membawa berbagai masukan tersebut ke dalam pembahasan dan koordinasi dengan pemerintah daerah maupun instansi terkait.

Sebab, pembangunan pendidikan yang berkualitas tidak cukup hanya diukur dari program yang dijalankan dan besaran anggaran yang dialokasikan. Mendengarkan pengalaman guru dan memberikan ruang bagi siswa untuk menyampaikan pemikiran juga menjadi bagian penting dalam membangun sistem pendidikan yang lebih merata dan responsif terhadap kebutuhan zaman. (BroAdi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *